REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Indonesia dinilai belum semuanya ideal. Pengamat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan kriteria JPO dibangun jika volume lalu lintas, kecepatan kendaraan, dan volume pejalan kaki juga sangat tinggi.
Djoko mengatakan JPO yang dibangun beberapa kota di Indonesia juga cukup menyulitkan bagi kelompok lansia, disabilitas, dan masyarakat yang membawa barang. “Lokasi pembangunan JPO cocok di jalan bebas hambatan, di daerah perkotaan, daerah industri, arena olah raga besar, dan sekolah atau kampus dekat jalan arteri utama. (JPO) dapat berfungsi maksimal bisa dipasang pagar di bawahnya, jika tidak masih ada pejalan kaki yang menyebrang tidak menggunakan JPO,” kata Djoko, melalui siaran pers, Senin (26/9).
Polisi Dalami Dugaan Kelalaian Kasus JPO Ambruk
Djoko mengambil contoh JPO di Singapura. Awal pemanfaatan JPO di Singapura, Djoko mengatakan, pasti ada pagar pengaman. Pagar pengaman dapat digunakan secara bersama sama dengan fasilitas pejalan kaki. Terutama pada jembatan penyeberangan untuk mengarahkan pejalan kaki agar menuju ke tangga dan tidak menyeberang di bawah JPO.
Memang, kata dia, pembangunan JPO cukup mahal, sehingga dapat kerjasama dengan pihak ketiga sebagai kompensasi dengan memasang reklame. Dalam perjalanan berikutnya, kriteria untuk pejalan kaki yang aman, nyaman, dan berkeselamatan diabaikan.
"Lebih untuk pasang iklan yang bisa dongkrak PAD,” ujarnya.
Dia mengatakan kekuatan struktur JPO juga harus diperhatikan dan harusnya rutin dilakukkan pemeliharaan. Ia berharap kejadian ambruknya JPO di Pasar Minggu tidak akan terulang kembali baik di Jakarta maupun di kota lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
