REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) membongkar jembatan penyeberangan orang (JPO) yang sudah tidak layak digunakan.
"Kalau melihat ada JPO yang sudah rusak, buruk dan tidak layak digunakan lagi, langsung saja dibongkar. Jangan tunggu-tunggu," katanya, Senin (26/9).
Lebih lanjut, dia pun meminta agar Dishubtrans DKI Jakarta segera menginventarisasi seluruh JPO yang ada di wilayah ibukota, mengingat angin kencang masih akan terus terjadi.
"Badai La Nina diprediksi masih akan terus terjadi sampai awal 2017. Jadi, akan selalu ada angin kencang, makanya semua JPO yang ada di Jakarta harus segera diaudit," ujarnya.
Saat ini, dia menuturkan beberapa JPO yang kondisinya buruk sudah tidak lagi digunakan oleh warga sehingga demi keselamatan para penggunanya, JPO tersebut harus segera dibongkar. Akan tetapi, sambung dia, karena JPO merupakan aset milik pemerintah, maka pembongkarannya harus melalui proses lelang terlebih dahulu terkait penghapusan aset.
"Sayangnya, proses lelang penghapusan aset di DKI Jakarta berjalan lambat karena proses pembongkaran harus menghitung nilai bangunan dehingga prosesnya butuh waktu yang cukup lama," tutur Basuki.
Meskipun demikian, dia mengungkapkan apabila ada kesulitan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam proses pembongkaran JPO, maka pihaknya akan menggunakan kewajiban pengembang.
"Kalau memang prosesnya lama, nanti saya akan bilang ke asisten pembangunan supaya menggunakan kompensasi tambahan uang dari pengembang untuk membongkar JPO yang sudah tidak layak," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
