REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei menyatakan, pembangunan perumahan harus menjadi prioritas bagi para korban banjir bandang di Kabupaten Garut, Jawa Barat. "Penanganan pengungsi harus secara baik, pengungsi ini tidak boleh terlalu lama di pengungsian," kata Willem Rampangilei saat meninjau lokasi banjir di Cimacan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis (22/9).

Ia menuturkan seluruh rumah yang terkena dampak banjir harus diidentifikasi jumlah kerusakan rumah maupun fasilitas umum lainnya. Selanjutnya data dampak banjir itu, kata dia, akan diverifikasi untuk menentukan rumah mana saja yang masuk kategori rusak berat, sedang dan ringan. "Setelah menerima informasi, kita lakukan verifikasi rumah-rumah yang rusak," katanya.

Ia menegaskan pembangunan perumahan harus menjadi prioritas untuk kenyamanan masyarakat pengungsi tersebut.

"Makanya pembangunan perumahan harus prioritas," katanya.

Willem juga menambahkan BNPB memberlakukan tanggap darurat penanggulangan bencana banjir bandang selama 14 hari sejak kejadian bencana, Selasa (20/9). Waktu tanggap darurat yang ditetapkan itu, kata dia, dapat saja diperpanjang jika situasi dan kondisi memungkinkan. "Tanggap darurat 14 hari, kita lihat pengembangannya, kalau misalkan perlu diperpanjang, kita lakukan," kata Willem.

Ia menegaskan tim BNPB telah diterjunkan untuk mempercepat penanggulangan korban dan kawasan yang terkena dampak bencana alam banjir bandang. Selain menerjunkan sumber manusia, lanjut dia, Pemerintah Pusat melalui BNPB telah mengucurkan dana sebesar Rpp 400 juta kepada Pemerintah Kabupaten Garut untuk operasional penanggulangan bencana.

"Dari pemerintah melalui BNPB memberikan Rp 400 juta digunakan untuk kepentingan tadi, operasional posko, kebutuhan mendesak, bisa dipakai dari itu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika