REPUBLIKA.CO.ID,BANJARBARU -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara tidak mempengaruhi dana bantuan sosial yang diprogramkan pemerintah.
"Jika kementerian dan lembaga kena imbas efisiensi anggaran, tetapi bantuan sosial tidak terpengaruh. Bahkan jumlah penerimanya pada 2017 dinaikkan," ujar mensos di Banjarbaru, Kalsel, Senin (19/9).
Pernyataan itu disampaikan mensos usai menyerahkan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 350 perwakilan warga Kota Banjarbaru yang menerima bantuan kemensos itu. Menurut mensos, jumlah keluarga miskin dan keluarga tidak mampu yang terdata sebagai penerima bantuan di seluruh Indonesia terdata sebanyak 3,5 juta kepala keluarga. "Direncanakan mulai bulan November 2016, jumlahnya naik sebanyak 2,5 juta kepala keluarga sehingga sejak saat itu, jumlah kepala keluarga penerima bansos mencapai 6 juta," ujarnya.
Menurutnya, penambahan jumlah kepala keluarga penerima bantuan yang dikelola kemensos sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial kepada masyarakat kurang mampu. "Pemerintah sangat memperhatikan masyarakat kurang mampu sehingga meskipun dilakukan efisiensi anggaran tetapi jumlah penerima tidak dikurangi, justru ditambah," ujarnya.
Ia mengatakan, Kemensos meminta pemerintah daerah baik kabupaten dan kota berkoordinasi dengan pemerintah provinsi melakukan pendataan ulang dan mengusulkan penerima bansos. Menurutnya, masyarakat kurang mampu yang diusulkan menerima bansos akan diverifikasi dan tingkat kehidupannya disesuaikan dengan indikator penerima bantuan yang ditetapkan kemensos. "Jika layak dan memenuhi syarat yang ditetapkan maka kepala keluarga baru yang diusulkan akan dimasukkan sebagai penerima tambahan bantuan sosial dari pemerintah," katanya.
Menurut Khofifah, anggaran bansos yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 9,8 triliun dan anggaran itu dipastikan naik seiring bertambahnya jumlah kepala keluarga penerima bansos.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
