REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintahan Jokowi-JK genap berusia empat tahun pada 20 Oktober 2018. Berbagai rencana pembangunan yang dicanangkan pemerintah telah tercapai seperti menurunkan angka kemiskinan.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 adalah 25,95 juta penduduk, turun 630 ribu penduduk dibandingkan September 2017 sebesar 26,58 juta penduduk. Persentase penurunan kemiskinan turun menjadi 9,82 persen dari 10,12 persen pada September 2017. Penurunan angka kemiskinan menurut BPS akibat dari penerimaan bansos yang meningkat sampai 87,6 persen dan diterima tepat waktu.
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tekad pemerintah untuk terus menekan angka kemiskinan, telah disampaikan presiden dalam sidang tahunan DPR/MPR Agustus lalu. “Pada saat pidato kenegaraan HUT RI ke-73 dihadapan DPR dan DPD, Presiden menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan sosial dasar terhadap warga negara merupakan upaya pemerintah dalam pengurangan kemiskinan dan permasalahan gizi buruk (stunting),” jelas Mensos Agus dalam siaran pers kepada Republika.co.id, Selasa (24/10).
Keberhasilan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan, kata Agus, tidak lepas dari strategi berkesinambungan pemerintahan JKW-JK. Pada tahun pertama pemerintahannya, Presiden Jokowi telah meletakan fondasi melalui penguatan strategi perlindungan sosial dan pada tahun ke-4 pembangunan manusia menjadi prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah 2019.
Menurut Agus, berbagai strategi penurunan angka kemiskinan pun disusun pemerintah, seperti penambahan jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Pahun 2018, misalnya, tercatat penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 92,4 juta jiwa. "Sedangkan penerima manfaat Program Keluarga Harapan sebanyak 10 juta jiwa. Pada tahun 2019 nanti, angka penerima JKN bertambah menjadi 96,8 juta jiwa dan indeks bantuan sosial KPM PKH meningkat hingga 100 persen sesuai dengan kondisionalitas keluarga,” tambah Agus.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat menjelaskan, ada lima tujuan PKH, yaitu meningkatkan akses layanan sosial dasar, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM PKH.
Untuk mewujudkan tujuan PKH itu, Kemensos bersama Himbara berinovasi dalam Penyaluran PKH dari sistem tunai menjadi non tunai dengan menggunakan kartu kombo yang dinamakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu tersebut merupakan media penyaluran Bantuan Sosial dan Subsidi Pemerintah dengan menggunakan Kartu Debet yang dikeluarkan Himpunan Bank Negara (Himbara).
“Kartu ini dapat merekam data penerima, berfungsi tabungan dan memiliki dompet (e-wallet) untuk belanja dari alokasi kuota barang. Sistem kartu debet yang memadukan e-wallet dan tabungan, merupakan karya inovatif pertama kali digunakan di antara negara-negara yang melaksanakan Conditional Cash Transfer (CCT),” jelas Harry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
