REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan partai politik masih memperhatikan dinamika perpolitikan di DKI Jakarta sebelum mendaftarkan calon gubernur-wakil gubernurnya.
"Perpolitikan di DKI ini belum jelas. Partai-partai masih test the water sehingga belum mendeklarasikan calonnya di Pilkada DKI Jakarta," kata Zuhro di Jakarta, Senin (19/9).
Dia mencontohkan Partai Gerindra yang terus mendorong Sandiaga Uno untuk maju meraih DKI-1. Kendati sudah kerap promosi, partai ini belum secara resmi mendeklarasikan Sandiaga untuk maju dalam kontestasi pilkada. Partai lain, kata Zuhro, juga belum bergerak secara nyata mengajukan calonnya untuk masuk dalam pertarungan Pilkada DKI. Tolok ukurnya, hingga saat ini belum satupun partai yang mendeklarasikan calonnya, atau bahkan mendaftarkan mereka ke Komisi Pemilihan Umum.
"Saya yakin, partai-partai ini ingin efisien. Sekali deklarasi jangan sampai meleset karena taruhan dan konsekuensinya besar," kata dia.
Dia mengatakan nama-nama selain Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kerap diangkat ke publik untuk maju dalam Pilkada DKI. Di antaranya seperti Rizal Ramli, Adhyaksa Dault dan nama lainnya. Hingga saat ini, kata dia, partai-partai belum ada yang berminat untuk mendeklarasikan atau mendaftarkan calonnya. Untuk itu, Zuhro enggan menyebut siapa yang nanti akan maju dalam Pilkada DKI.
"Masih pepesan kosong soal nama jika belum ada deklarasi atau bahkan daftar di KPU," kata dia.
Peta perpolitikan di ibu kota, kata Zuhro, sangat dinamis dan akan sangat tergantung pada partai-partai yang memiliki kantong suara besar di Jakarta. Misalnya PDI Perjuangan jika mengajukan nama sendiri bisa jadi jumlah pasangan cagub-cawagub akan lebih dua paket.
Hal berbeda, lanjut dia, jika PDIP melakukan koalisi dengan partai lain maka hanya akan ada dua paket cagub-cawagub sebagaimana Pilpres 2014.
Soal pemetaan pemilih di DKI, Zuhro mengatakan perilaku masyarakat Jakarta cenderung rasional. Dengan begitu, mereka akan menjadi unsur pemilih yang melihat dan menunggu. Artinya mereka akan mempertimbangkan rekam jejak dan sepak terjang calon kepala daerah.
Dengan begitu, kata dia, pemilih di DKI cenderung akan menentukan pilihannya hingga hari pemilihan, termasuk untuk menggunakan hak pilihnya atau masuk golongan putih (tidak memilih).
Ikuti Whatsapp Channel Republika