REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris menilai kasus dugaan korupsi yang dialami Ketua DPD Irman Gusman tidak akan menyurutkan penguatan institusi tersebut melalui amandemen terbatas UUD 1945 dalam waktu dekat.
"Upaya penguatan DPD tidak akan pernah surut. Kasus ini tidak akan menghalangi tekad kami memperkuat DPD, karena ini amanat reformasi," katanya di Jakarta, Senin (19/9).
Dia menilai, kasus yang menimpa Irman Gusman murni urusan pribadi dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kewenangan DPD sebagai lembaga. Menurut dia, tidak bijak dan rasional jika muncul wacana pembubaran DPD akibat kasus ini, karena jika setiap penyelenggara negara korupsi, kemudian lembaganya dibubarkan maka republik ini juga sudah bubar.
"DPD tidak punya kewenangan budgeting apalagi soal kuota gula impor. Ini murni pribadi," ujarnya.
Fahira menilai penguatan DPD memang menjadi wacana yang tidak ada habisnya karena tidak pernah terealisasi dan diharapkan menemukan momentumnya pada amandemen terbatas nanti. Menurut dia, penguatan DPD bukan lagi sebuah keharusan, tetapi sudah menjadi sebuah kebutuhan.
"Tidak akan pernah tercipta sistem presidensial yang kuat selama sistem bikameral (dua kamar) di parlemen yang seharusnya mengusung pola check and balance antarlembaga legislatif, yaitu antara DPR dan DPD tidak berlangsung efektif, dikarenakan kewenangan DPD `dikerdilkan'," katanya.
Selain itu, menurut dia, usulan menghidupkan kembali haluan negara tidak akan pernah terwujud tanpa penguatan DPD. Fahira memahami setelah kejadian tertangkapnya Irman, tingkat kepercayaan publik terhadap DPD pasti terganggu.
Tetapi dengan berjalannya waktu, publik pasti bisa mengerti bahwa kejadian ini murni urusan pribadi atau masalah perorangan. Kejadian ini, menurut dia, pasti menjadi pelajaran dan evaluasi bagi DPD baik secara pribadi maupun secara institusi.
"Walau bersalah atau tidaknya nanti setelah keputusan pengadilan, saya berharap kasus ini menjadi yang pertama dan terakhir menimpa anggota DPD dan menjadi yang terakhir bagi semua penyelenggara negara," katanya.
Menurut Fahira, saat ini semua pihak harus menghormati proses penegakan hukum yang sedang dilakukan KPK terhadap dugaan korupsi yang dilakukan Irman. Dia mengatakan, dalam mengusut kasus Irman itu diharapkan KPK bekerja secara profesional dan transparan, termasuk menjawab bantahan dari Bulog soal tidak adanya rekomendasi dari Irman kepada Bulog dan klarifikasi dari Kementerian Perdagangan bahwa tidak ada importir gula yang statusnya CV.
Ikuti Whatsapp Channel Republika