REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Imam S. Putro mengatakan masih menunggu keputusan dan penjelasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait adanya indikasi dugaan korupsi petinggi BUMN.

Imam mengatakan pihak kementerian baru mendapatkan informasi tersebut dari media masa. Secara khusus Kementerian belum mendapatkan informasi utuh dan resmi terkait dugaan itu.

"Kita sama sama baru tahu dari media soal pemberitaan itu. Kita belum tahu siapa dan BUMN apa yang dimaksudkan oleh KPK," ujarnya kepada Republika.co.id melalui pesan elektronik, Kamis (15/9).

Imam melanjutkan, pihaknya masih mengikuti perkembangan apa yang dilakukan oleh KPK. Jika memang hasil penyelidikan KPK menuju ke salah satu institusi BUMN maka Kementerian akan menyikapi hal tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Dalam hal ini kami tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Namun demikian kami terus mengikuti perkembangan dari apa yg sedang dilaksanakan oleh KPK dan tentu saja akan mensikapi haail kerja KPK seauai peraturan dan ketentuan yang ada sesegera mungkin," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika