REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pengamat pemilu mengimbau agar isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dijauhkan dan dihindari, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada 2017.

Isu SARA sering digunakan dalam politik untuk menjatuhkan lawan, termasuk dalam hajatan pilkada dan ajang kompetisi politik lainnya, ini harus dihindari.

Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk "Pilkada Sehat dan Cerdas Tanpa SARA", di Jakarta, Kamis, yang dihadiri oleh Masykurudin Hafidz dari JPPR, Sebastian Salang dari Formappi, Rumadi dari Lakpesdam PBNU, Iryanto Djou dari Apsirasi Indonesia, dan Ray Rangkuti dari LIMA Indonesia.

"Persoalannya, kita sulit menerima kenyataan bahwa agama dijadikan alat untuk jatuhkan orang. Melawan orang yang tidak disukai. Terjadi politisasi agama. Dipolitisasi sedemikian rupa, untuk mendapatkan keuntungan politik, itu yang kita tolak," tukas Rumadi dari Lakpesdam PBNU.

Menurut Rumadi, persoalan pilkada yang paling menarik adalah Pilkada Jakarta. Pilkada Jakarta ini ujian terberat terkait dengan SARA ini. "Kalau Jakarta tahun ini bisa lolos, lalui ini semua dengan baik, saya punya optimisme ke depan Indonesia jadi lebih baik. Kalau Jakarta gagal, mungkin ada eskalasi bisa lebih buruk," ucapnya.

Kenapa ujian berat? Kata dia, karena Jakarta ini "test case" yang jadi laboratorium politik paling menarik. "Bukan saja dia (calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama) China, tapi sekaligus dia Kristen," ujarnya.

Rumadi berharap, kalau orang tidak mau pilih Ahok, jangan menjadikan keyakinan agama sebagai alasan. "Persoalkan saja kebijakan yang dia buat. Jangan jadikan soal ke-Chinaan dia. Karena kita tak bisa pilih dilahirkan dari etnis mana. Sama saja kita persoalkan takdir Tuhan," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika