REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bertekad untuk terus mengawal penguatan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD). PSI memandang kehadiran DPD sebagai benang yang menyatukan warna-warni Indonesia.
Partai yang dipimpin Grace Natalie ini pun mencoba untuk menjaring suara publik terkait penguatan peran dan kewenangan DPD itu melalui polling yang dilakukan melalui kanal media sosial Facebook. Berdasarkan hasil polling yang diadakan pada 7-14 September 2016, sebanyak 71 persen netizen menginginkan dilakukannya revisi terhadap UU MD3 agar fungsi DPD dapat diperkuat.
Sebanyak 21 persen netizen menolak, dan sisanya 8 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. UU MD3 mengatur tentang lembaga-lembaga perwakilan, mencakup MPR, DPR, DPRD dan DPD.
Selain itu, mayoritas netizen mendukung peran budgeter DPD agar lembaga tersebut dapat terlibat langsung mengawasi, menyetujui, dan menjadi mitra strategis kepala daerah dengan pemerintah pusat dalam menyerap aspirasi. Sebanyak 92 persen netizen mendukung peran bugeter DPD. Hanya 4 persen yang menolak dan sisanya menyatakan tak tahu atau tak menjawab.
Selama ini, mekanisme penyerapan aspirasi dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Menengah (RPJM), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Dengan penguatan DPD, diharapkan APBN tidak hanya akan mencerminkan kepentingan politik, tetapi juga kepentingan nasional dan daerah.
Demikian pula dalam hal perencanaan pembangunan, menurut PSI, sebaiknya tidak hanya mencerminkan partai politik semata. Kehadiran DPD adalah untuk memastikan bahwa pembangunan nasional mengakomodasi secara adil seluruh komponen kebangsaan dari berbagai suku, keyakinan dan kelompok, termasuk masyarakat adat dan kelompok minoritas. Sebanyak 92 persen netizen menyatakan setuju, sisanya 8 persen menolak.
Terkait aspirasi kelompok-kelompok yang rentan dan minoritas, mengingat tidak terwakili melalui pemilihan langsung, DPD perlu memasukkan mereka melalui mekanisme non-pemilihan. Sebagian besar netizen setuju dengan 71 persen dukungan, 17 persen tidak setuju, dan sisanya 12 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Mayoritas netizen atau 92 persen menyatakan setiap akhir tahun DPD perlu memberikan Laporan mengenai Situasi Nasional dalam bidang Sosial, Kemasyarakatan, Kepentingan Nasional dan Ancaman Keutuhan Bangsa. Dokumen itu wajib dirujuk sebagai salah satu dokumen Pemerintah untuk menyusun rencana pembangunan nasional. Sisanya, 8 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab
Terkait hasil polling, Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan akan memperjuangkan suara netizen. “Meskipun partai baru, PSI siap memperjuangkan penguatan DPD,” ujar Grace dalam keterangannya, Kamis (15/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
