REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan memberikan izin untuk dilanjutkannya kembali kegiatan reklamasi di teluk Jakarta. Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menilai keputusan tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan.
Luhut mengklaim seluruh permasalahan terkait reklamasi sudah dirampungkan, termasuk soal Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Maka dengan demikian, Luhut menegaskan tidak ada alasan lagi untuk tidak melanjutkan proyek yang menuai kontroversi tersebut. Namun dia menyatakan nelayan sudah tidak bisa lagi mencari ikan di sekitar teluk Jakarta.
"Mungkin mereka (nelayan) akan berlayar sampai ke Natuna. Malah mereka sekarang sudah ada di Natuna," kata Luhut, saat ditemui di Komplek Parlemen, Rabu (14/9).
Menurutnya sampai detik ini semua persoalan proyek teluk Jakarta sudah beres, termasuk seluruh persyaratan yang diminta oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kepada pengembang.
Terkait Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan banding yang sesuai dengan perundang-undangan, hanya saja Luhut tidak ingin membahas hukumya karena bukan bidangnya.
Nelayan DKI Jakarta yang berada di sekitar wilayah proyek, lanjutnya, akan mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Fasilitas tersebut diantaranya, tempat tinggal berbentuk rumah susun (rusun). Tidak hanya itu, para nelayan juga akan diberikan bantuan biaya sekolah anak hingga bantuan kapal yang mencapai 1.900 unit.
Memang, Luhut mengakui dengan adanya reklamasi teluk di Jakarta, para nelayan sudah tidak bisa lagi melaut di tempat mereka saat ini. Bahkan para nelayan akan berlayar hingga radius 10 sampai dengan 12 kilometer dari posisi sebelumnya.
Luhut juga mengatakan nelayan yang mencari ikan di Natuna tidak akan menimbulkan konflik dengan nelayan setempat. Dia beralasan justru nelayan di Natuna kurang, sehingga kedatangan para nelayan dari Jakarta tidak mengurangi penghasilan mereka saat melaut.
Luhut juga menilai dilanjutkannya proyek reklamasi Teluk Jakarta karena kepentingan nasional, bukan hanya DKI Jakarta. Kemudian kata dia, apabila proyek yang sudah dibuat pada masa orde baru itu akan berdampak buruk bagi wilayah pesisir itu sendiri, sebab tanah di Jakarta mengalami penurunan hingga 7,5 cm tiap tahunnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika