REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus berupaya menyejahterakan warganya dengan gencarnya masyarakat tidak mampu diajak untuk bisa berusaha. Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, demi dapat merealisasikan masyarakat mandiri dan mempunyai kecukupan ekonomi, mereka harus diajarkan untuk bisa membangun ekonominya sendiri melalui Program Keluarga Harapan (PKH) nontunai.
“Penyaluran bantuan secara nontunai kepada masyarakat ini ditujukan agar mereka memiliki rekening di bank, maka dana PKH dari pemerintah juga bisa tidak diambil untuk ditabung dan akan bertambah banyak karena mendapatkan bunga,” kata Khofifah di Bandar Lampung, kemarin.
Penyaluran bantuan secara nontunai salah satunya diwujudkan dengan membentuk Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong) Kredit Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE PKH) yang diluncurkan agar masyarakat miskin tidak terjerat rentenir. "Program e-Warong ini merupakan langkah awal kita untuk melayani masyarakat agar mereka lebih sejahtera," kata Khofifah.
Menurut dia, program e-Warong KUBE PKH berada di bawah badan hukum Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS). Pengelolanya adalah anggota koperasi, yaitu para penerima beras sejahtera. Dengan adanya e-Warong, warga miskin Bandar Lampung yang sebelumnya bermimpi memiliki warung dan lepas dari jerat rentenir bisa mewujudkan impiannya.
"E-Warong hanya melayani para pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan barang yang dijual lebih murah daripada harga pasaran. Karena itu, pemilik warung lainnya tidak perlu khawatir," tuturnya.
Barang-barang dengan harga murah yang dapat dibeli di e-Warong, antara lain beras, gula pasir, dan minyak goreng. Selain untuk membeli sembako murah, e-Warong juga bisa digunakan untuk mengambil dana PKH. "Masyarakat miskin saat ini cukup memiliki satu kartu untuk semua. KKS ini juga memiliki rekening tabungan untuk penyaluran dana PKH. Selain di e-Warong, uangnya bisa diambil melalui ATM BRI, BTN, BNI dan Mandiri," katanya.
Untuk daerah yang masih belum bisa mendapatkan layanan internet, lanjut dia, program bantuan sosial akan disalurkan secara tunai melalui kantor PT POS, seperti di Lampung Timur. Pada tahap ketiga, bantuan disalurkan untuk 20.013 warga Lampung Timur dengan total nilai Rp 6,8 miliar. Khofifah mengatakan, PKH tersebut disalurkan berupa dana komponen bidang pendidikan sebesar Rp 450 ribu per siswa SD, Rp 750 ribu per siswa SMP, dan Rp 1 juta per siswa SMA.
Selanjutnya, untuk dana komponen bidang kesehatan ibu hamil dan balita Rp 1,2 juta per orang. Untuk diketahui, pencairan dana PKH dibagi menjadi empat tahap. Pada tahap pertama sudah dicairkan dana komponen dan dana tetap pada April 2016 lalu. Untuk tahap kedua dicairkan dana komponen sebesar Rp 6,8 miliar mulai tanggal 24 hingga 28 Juli 2016 lalu. Pada tahap II lalu, dana PKH disalurkan kepada 20.047 keluarga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika