REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi mengatakan, pemilihan Komjen BG telah memenuhi empat unsur. Pertama, secara politik Kepala BIN bukan hanya jabatan teknokratik yang mengandalkan kompetensi intelijen, tapi juga jabatan politik.

"Untuk mengisi jabatan politik, presiden pasti melakukannya dengan kalkulasi politik yang matang termasuk untuk melakukan perimbangan akomodasi politik, baik di parlemen maupun mitra koalisi politik pendukungnya," ucapnya, Sabtu (3/9).

Kedua, unsur kompetensi. BG dinilai memiliki pengalaman bidang intelijen keamanan. Diantaranya saat menjabat Kapolda Jambi dan Kapolda Bali yang membawahi direktorat intel dan propam Polda.

"Selain itu, saat menjabat Kadiv Propam Polri yang bertugas untuk melakukan pengamanan dan intelijen di Mabes Polri," katanya.

Ketiga, unsur kepatuhan dan loyalitas pada presiden dan kebijakan yang akan dibuatnya. "Seiring dengan bangunan kepercayaan presiden kepada BG. Hal ini mengindikasikan bahwa Presiden menginginkan agar BG bisa menjadi mata telinga presiden yang dapat dipercaya," ujar dia.

Terakhir berkaitan dengan kebutuhan BIN akan tata kelola organisasi dan SDM. Pada konteks ini, kemampuan BG pada tata kelola organisasi dan SDM selama menjadi Wakapolri menjadi unsur penguat bagi masa depan BIN.

"Hal ini juga termasuk bagaimana BIN menata kelola diri sebagai lembaga intelijen negara yang mengkoordinatori unit intelijen di lembaga nonkementerian dan kementerian," tutur Muradi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika