Jumat 02 Sep 2016 19:25 WIB

Intelijen Digital Jadi Tantangan Kepala BIN Baru

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah) bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan (kanan) dan Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan (kiri) menghadiri syukuran HUT Polwan ke-68 di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (1/9).
Foto: Antara/Reno Esnir
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah) bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan (kanan) dan Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan (kiri) menghadiri syukuran HUT Polwan ke-68 di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (1/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Nasdem Despen Ompusunggu menilai intelijen digital menjadi tantangan Kepala Badan Intelijen Negara yang baru.

"Hal itu mengingat berbagai bentuk kejahatan modern yang mengancam eksistensi manusia dan negara, berbasis kegiatan digital," katanya, Jumat (2/9).

Menurut dia, BIN harus punya kemampuan analisa akurat dan relevan terhadap arus informasi yang begitu cepat. Apalagi kejahatan perang sudah merambah dunia siber.

"Aneka bentuk kejahatan baik berskala lokal dan global atau trans-nasional, yang tidak mengenal batas dan waktu, kini bertransformasi menggunakan teknologi media baru atau digital, sebagai infrastruktur kejahatan dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat keras yang amat canggih," ujarnya.

Despen menilai, kelompok teroris, perbankan hingga profiling terhadap orang dan perusahaan, melakukan aksinya dengan dukungan digital. Kejahatan konvensional, lanjutnya tidak boleh diabaikan, namun dengan memperkuat basis digital intelligence, BIN akan lebih responsif.

"Selain itu dengan memperkuat basis intelijen digital, BIN akan mampu melakukan antisipasi dan memprediksi kejahatan yang bakal mengancam eksistensi negara, baik dari dalam maupun luar negeri," katanya.

Berdasarkan kehandalan intelijen digital, BIN juga diharapkan mampu memberikan laporan analisa secara berkala atau briefing intelligence yang tepat dan akurat kepada Presiden Jokowi agar bisa digunakan sebagai basis mengambil kebijakan.

"BIN harus mampu menjadi filter, mata dan telinga Presiden Jokowi serta tegak lurus bagi kepentingan negara, termasuk keterlibatan BIN dalam melakukan profiling hingga background check bagi calon pejabat negara," ujarnya.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement