REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Fraksi Hanura DPR mendukung penunjukkan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) oleh presiden Joko Widodo. Hanura menilai penunjukkan tersebut merupakan kewenangan dan hak prerogatif presiden.

"Kami dari fraksi Hanura melihat track record dia di kepolisian sudah cukup mumpuni untuk bisa menduduki dan melihat berbagai tantangan yang pada dasarnya diperlukan untuk menjalani tugas dia sebagai kepala BIN," kata anggota Komisi I Arief Suditomo di Medan, Jumat (2/9).

Arief mengatakan, pihaknya tidak terlalu mempermasalahkan polemik yang muncul saat Budi Gunawan diajukan sebagai Kapolri beberapa waktu lalu. Saat itu, langkah Budi terjegal akibat polemik status tersangkanya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Itu dua hal yang berbeda, organisasi berbeda dan tantangan tugas ke depan juga berbeda," ujar Arief.

Menurut Arief, salah satu hal yang digarisbawahi Hanura dan harus diperhatikan Budi Gunawan saat menjadi Kepala BIN kelak adalah ancaman proxy war. Di zaman sekarang, perang proxy antarnegara lebih mungkin terjadi dibanding perang fisik. Perang tersebut, lanjutnya, bisa dalam bentuk persaingan di bidang ekonomi, budaya, perdagangan, dan lainnya.

"Ini wajib jadi salah satu fokus beliau. Dan mudah-mudahan jejak Sutiyoso (KaBIN saat ini) bisa dilanjutkan jadi ada kesinambungan," kata dia.

Arief mengaku tidak mengetahui sikap fraksi lain di DPR terkait penunjukkan Budi Gunawan ini. Namun, dia menegaskan, fraksi Hanura sudah solid mendukung Budi sebagai Kepala BIN.

"Untuk jadwal fit and proper test-nya belum ada," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika