Jumat 02 Sep 2016 16:43 WIB

Pemerintah Antisipasi Bencana Banjir dan Tanah Longsor

Anggota TNI, Polri, SAR, relawan dan warga mencari korban tanah longsor di Caok, Loano, Purworejo, Jateng, Rabu (22/6).
Foto: Antara/Andreas Fitri Atmoko
Anggota TNI, Polri, SAR, relawan dan warga mencari korban tanah longsor di Caok, Loano, Purworejo, Jateng, Rabu (22/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah mulai mengantisipasi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor pada musim penghujan tahun ini. Untuk itu, Menko PMK Puan Maharani memimpin rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri mengenai antisipasi bencana banjir dan tanah longsor yang berpotensi terjadi di berbagai wilayah di Tanah Air.

Rakor tersebut dihadiri Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampanggilei, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saifu,l serta perwakilan lembaga dan pemda terkait.

Puan mengatakan, rakor kali ini untuk memastikan kesiapsiagaan seluruh pihak terkait dalam menghadapi bencana banjir dan longsor, terutama terkait sejauh mana sosialisasi dan edukasi penanggulangan bencana kepada masyarakat. Tak hanya itu, bagaimana kelengkapan alat penanganan banjir dan longsor yang tersedia dan bagaimana dukungan operasi dan logistik posko darurat saat terjadi bencana juga dibahas.

“Namun yang lebih penting adalah tindakan pencegahan sebagai solusi terhadap penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor. Dan pencegahan tersebut harus lebih terencana dan sistematis, seperti membangun sistem deteksi dini, kesiapan dan kesiapsiagaan personal dan peralatan," kata Puan di kantornya, Jumat (2/8).

Berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor dijelaskan masih-masing kementerian atau lembaga maupun pemda  mempunyai tugas dan fungsinya, mulai dari pencegahan, penanganan saat bencana, dan penanganan pemulihan pascabencana.

Puan meminta dalam urusan koordinasi bencana, BNPB harus lebih proaktif, kementerian dan pemda juga harus lebih sinergis menanggulangi bencana, serta mempersiapkan posko siaga darurat bencana banjir dan longsor.  “Harus dipastikan juga Kemenkominfo untuk selalu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” ucapnya.

Puan PMK juga mengarahkan Kementerian Pupera dan BMKG agar berkoordinasi dengan BNPB dalam melakukan pemeriksaan infrastruktur secara berkala dan update data harian terkait dengan kondisi cuaca yang  berpotensi bencana serta soal pemasangan sistem deteksi dini bencana.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement