REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (KTT GNB) Ke-17 di Pulau Margarita, Venezuela, 17-18 September 2016.
"Secara garis besar, Wapres akan menyampaikan posisi Indonesia di tengah tantangan global di hadapan 120 negara anggota GNB," kata Direktur Kerja Sama Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang (Sosbud OINB) Kementerian Luar Negeri Arko Hananto, Kamis (1/9).
Arko menyampaikan Indonesia ingin mengingatkan kembali prinsip-prinsip GNB tentang perdamaian dan solidaritas untuk pembangunan. Di samping itu, Indonesia juga ingin mendorong revitalisasi GNB agar sesuai dengan perkembangan zaman dan memiliki mekanisme selain KTT yang dapat mengkonkretkan kesepakatan yang dicapai gerakan itu.
"Jika dilihat dari jumlah anggotanya yang 120 negara yang tersebar di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa, sebenarnya GNB adalah aset yang besar, karena itu kita harus merevitalisasi gerakan ini," kata Arko.
Sementara itu, dokumen hasil yang akan dicapai dalam KTT GNB Ke-17 mencakup bidang politik dan ekonomi adalah Dokumen Final yang berisikan isu-isu global politik kawasan dan isu-isu pembangunan, Deklarasi Margarita yang menyangkut komitmen peserta KTT GNB ke depan, dan Deklarasi Komite GNB tentang Palestina.
"Kita akan terus mendorong upaya kemerdekaan Palestina, dan mengimbau negara-negara GNB yang belum mendukung untuk segera mendukung," kata Arko.
Di tengah persiapan KTT GNB ke-17 di Venezuela, kritik muncul terhadap situasi politik dan ekonomi di negara yang dipimpin Presiden Nicolas Maduro yang bergejolak belakangan ini. Menurut Arko, pemerintah Indonesia tetap mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah Venezuela untuk menyelenggarakan KTT GNB di tengah situasi tersebut.
Selain itu, pemerintah Indonesia menekankan masih relevannya GNB di tengah dinamika global saat ini, sehingga Indonesia akan hadir untuk menunjukkan arti penting GNB dan juga mendorong negara-negara anggota lainnya untuk berpartisipasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika