REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi NTB mengungkapkan desa-desa di 10 kabupaten/kota yang berjumlah sebanyak 955 desa masih banyak yang belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Hal itu disebabkan pengelolaan untuk membentuk Bumdes relatif belum bagus

"Total desa sebanyak 955, yang memiliki Bumdes sebanyak 442 dan yang aktif hanya 222. Sisanya tidak memiliki Bumdes," ujar Kepala BPMPD Rusman kepada wartawan di Kota Mataram, Kamis (1/8).

Menurutnya, selain itu, rata-rata Bumdes yang ada masih bergerak di sektor simpan pinjam bukan di sektor usaha. Ia juga menuturkan, pengelolaan Bumdes saat ini masih memiliki dana yang sedikit. Selain itu diperlukan pengelola yang berjiwa usaha. Serta diperlukan pengawas yang mumpuni.

"Peluang membuat bumdes ada dari dana desa," ungkapnya.

Rusman menambahkan keberadaan Bumdes bisa menyerap tenaga kerja dan bisa memberikan sumbangsih untuk desa. Dirinya mengingatkan pengelolaan dana desa atau Bumdes relatif rawan penyelewengan oleh karena itu pengawasan terus dilakukan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika