REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan perlu ada pemantauan khusus bagi para napi di lapas. Ia menilai perlu ada pembaruan sistem penanggulangan terorisme, khususnya di dalam Lapas.
Wiranto menilai, pembaruan pengawasan dalam lapas ini bukan sekadar memisahkan napi saja. Tetapi lebih melakukan pendekatan dan pembinaan terhadap napi agar tak mudah terpengaruh dengan isu-isu terorisme.
"Perlu ada pembaruan di dalam lapas sehingga napi napi tak hanya direhabilitasi saja. Tetapi juga jangan sampai terpengaruh dengan isu terorisme," ujar Wiranto di Kantor Menkopolhukam, Senin (22/8).
Hal senada juga dikatakan Kepala Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius. Ia mengatakan Lapas menjadi salah satu kantong radikalisme. Ia mengatakan, meski napi di dalam Lapas mendapatkan program rehabilitasi namun tetap harus diawasi karena rentan terpengaruh isu radikal.
"Tadi dipaparkan napi--napi yang sudah keluar maupun yang di dalam itu perlu kita petakan kembali dan itu harus kita sentuh jangan dibiarkan. Lapas memang tempat rehabilitasi tapi berpotensi untuk mengulangi perbuatannya lagi," ujar Suhardi di Kantor Menkopolhukam, Senin (22/8).
Ia menilai, untuk menjalankan pengawasan ini perlu keterlibatan semua kementerian. Ia mengatakan selain mendeteksi para napi juga perlu pengawasan dan jaminan kesejahreraan bagi para keluarga napi.
"Disamping mendeteksi juga menyentuh keluarganya. Misal dengan menggandeng Kemendikbud dan Kemensos. Kami upayakan semua lini untuk bisa mereduksi," ujar Suhardi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
