REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan pengemudi taksi online atau dalam jaringan (daring) se-Jabodetabek gagal melakukan unjuk rasa di Istana Negara, Jakarta. Mereka sedianya akan melakukan aksi protes terhadap Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016. 

Gagalnya aksi unjuk rasa tersebut dikarenakan di depan Istana Negara terdapat unjuk rasa dari kelompok lain. Kelompok lain tersebut melakukan demo dengan menaiki sekitar 20-an bus pariwisata.

Kendati demikian, sopir taksi daring tetap diarahkan untuk melakukan aksi protesnya di depan gedung parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. 

"Oleh Bapak Wakapolda Metro Jaya kami diarahkan ke gedung DPR/MPR. Kami mulai jalan menuju gedung DPR/MPR pukul 11:00 WIB," ujar Koordinator Lapangan Demo Sopir Taksi Daring, Andryawal Simanjuntak, Senin (22/8).

Menurut advokat sopir taksi daring tersebut, aksi unjuk rasa ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap  Permenhub 32 Tahun 2016 yang mewajibkan jasa angkutan daring dengan menggunakan SIM A Umum, kendaraan harus menjalani KIR, dan kendaraan harus balik nama atas nama perusahaan, sehingga menurut mereka merugikan individu pemilik kendaraan.

"Titik kumpulnya di Gelora Bung Karno (GBK), nanti menuju ke gedung DPR/MPR," ucap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika