Jumat 19 Aug 2016 15:17 WIB

JK Minta Filipina Lakukan Operasi Militer Bebaskan Sandera WNI

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Esthi Maharani
Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla
Foto: MGROL75
Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah memastikan dua warga negara Indonesia (WNI) berhasil kabur dari kelompok Abu Sayyaf. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun meminta agar Pemerintah Filipina membebaskan seluruh sandera WNI baik dengan melakukan operasi militer atau upaya lainnya.

"Kita mengharaplah bahwa yang lainnya juga bisa dibebaskan baik dengan cara ya mungkin operasi militer Filipina di sana atau pun dengan cara yang tentu kita harapkan dari pemerintah Filipina," jelas JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (19/8).

(Baca juga: Kemlu akan Datangi Keluarga Korban Penyanderaan Abu Sayyaf)

Lebih lanjut, ia mengatakan, WNI yang berhasil melarikan diri dari tangan para kelompok bersenjata tersebut kemungkinan besar memanfaatkan situasi yang lengah, seperti saat dilakukannya operasi militer di Sulu.

"Mereka kan sering berpindah-pindah dan juga diketahui dimana-mana sekarang di Sulu itu operasi militer. Jadi mungkin dalam waktu berpindah-pindah itu tentu ada peluang barangkali untuk menghindar atau lari atau apapun. Ya, itu saya tidak tahu kejadiannya," kata JK.

Sebelumnya, Menlu Retno Marsudi memastikan terdapat dua WNI yang berhasil bebas dari kelompok Abu Sayyaf, keduanya yakni bernama Sofyan dan Ismail. Sementara itu, Panglima TNI, Jenderal TNI, Gatot Nurmantyo, mengatakan dua WNI tersebut sudah berada di tempat aman dan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan.

Menurut dia, berhasilnya dua WNI melarikan diri tak terlepas dari upaya Pemerintah Filipina untuk berkomitmen penuh dalam pembebasan sandera WNI. Termasuk melakukan pengepungan di sekitar tempat persembunyian kelompok Abu Sayyaf. Panglima TNI pun yakin, di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte, pemerintah Filipina bisa membebaskan seluruh sandera.

Bahkan, menurut Panglima TNI, Presiden Duterte sempat menelpon Presiden Joko Widodo untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah Filipina agar bisa membebaskan WNI. Namun, Panglima mengungkapkan, pihaknya tidak pernah menyarankan kepada Pemerintah Filipina untuk melakukan gencatan senjata dengan kelompok Abu Sayyaf.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement