REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tengah mengoptimalkan pendataan aset lahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal tersebut agar lahan milik Pemprov tak lagi dicomot oleh oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Ahok mengaku telah menanggapi permintaan kejaksaan untuk audit Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pada sore ini pun, ia menjanjikan pertemuan dengan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil guna membicarakan lahan Pemprov.
"Nanti sore jam empat saya ke sana kita mau samakan persepsi nih, saya tidak mau lagi aset DKI digarong oleh oknum di BPN karena dia atau salah dari bagian kami, oknum kami nakal," katanya di Balai Kota pada Kamis (11/8).
Ahok menyebut adanya lahan Fasos-Fasum yang tak dicatat oknum PNS DKI. Selain itu, ia menyoroti mayoritas Fasos Fasum dari kewajiban pengembang lah yang dicomot.
"Jadi rata-rata yang digarong itu kewajiban pengembang kepada kami yang tidak disertifikatkan. Kalau sekarang gampang, saya wajibkan sertifikat nama kami baru kasih. Kalau enggak, enggak usah ngomong deh," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
