REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Pengurus Wilayah DIY akan mendeklarasikan tolak politik uang. Deklarasi tersebut akan dilakukan setelah pembentukan KPPI di Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo.
Pembentukan KPPI di tiga kabupaten tersebut rencananya Agustus ini. "Sedangkan KPPI di Sleman dan Kota Yogyakarta sudah terbentuk," kata Ketua Umum KPPI Pengurus Wilayah DIY, BRAy. Iriani Pramastuti Widjojokusuma usai bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Gedhong Wilis Kepatihan Yogyakarta, Senin (8/8).
Lebih lanjut Ariani mengatakan, di DIY secara kasat mata politik uang tidak terbukti karena tidak ada laporan. Tetapi secara isu dan tersirat ternyata ada juga yang melakukan money politic.
Dia mengatakan, pertemuannya dengan Gubernur untuk memohon dukungan dalam deklarasikan tolak politik uang. Menurut dia, politik itu harus beretika, sopan santun, berbudaya, dan tidak mengandalkan uang. "Di samping itu, KPPI PW DIY juga berharap agar diberi ruang yang memadai dan bisa bersinergi dengan pemerintah untuk mendidik perempuan lebih cerdas dalam berpolitik dan memberikan kepercayaan kepada perempuan,’’ katanya.
Iriani mengatakan, keterwakilan perempuan DIY di legislatif masih rendah dan bahkan kecenderungannya menurun. Pada tahun 2009, jumlah perempuan di kancah politik terutama di DPRD DIY 12 orang, sedangkan di tahun 2014 hanya enam orang. "Sehingga ada penurunan 50 persen," ujarnya.
Pengurus KPPI PW DIY berjumlah 56 orang yang anggotanya berasal dari partai politik yang mengikuti pemilihan umum. KPPI DIY akan memberikan pendidikan politik kepada perempuan dari padukuhan, kelurahan hingga kecamatan. "Dengan pendidikan tersebut kami berharap perempuan bisa mengerti politik dan politik itu sebetulnya tidak sejahat dan sekotor yang mereka pikirkan, politik tidak identik dengan satu pelaksanan kehendak, politik itu mencerdaskan masyarakat. Karena itu dalam pendidikan ini kita harus mengubah mindset perempuan dari pandangan negatif tentang politik."
Menurut Ariani, Sri Sultan Hamengku Buwono X sangat mendukung rencana KPPI PW DIY. Sri Sultan meminta pengampu dari kegiatan organsasi tersebut adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY (BPPM). "Sehingga kami bisa bersinergi dengan BPPM untuk bisa mencerdaskan masyarakat, khususnya perempuan untuk menggunakan hak-hak politik dengan baik,’’kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
