REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah berencana memercepat proses pembangunan Bandara Kulon Progo sehingga target pengoperasian pada 2019 bisa tercapai.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada akhir pekan ini juga menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk membahas soal kendala pembebasan lahan bandara.

Selain itu, pemerintah juga mulai melakukan perancangan atas proyek kereta bandara yang akan menghubungkan Yogyakarta dengan bandara di Kulon Progo.

"Pemda Yogyakarta bersama BPN (Badan Pertanahan Nasional) telah melakukan pembebasan tanah dan menurut hasil pengamatan kami cukup baik", kata Budi, Ahad (7/8).

Dengan adanya titik terang ini Menhub Budi mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta yang telah secara proaktif ikut menyelesaikan persoalan tanah bakal calon Bandara Kulonprogo ini.

PT Angkasa Pura I selaku operator bandara juga telah menyiapkan dana Rp 4,146 triliun sebagai ganti rugi tanah masyarakat yang terkena dampak pembangunan Bandara Kulonprogo dimana dana tersebut akan segera dibayarkan mulai 22 Agustus 2016.

Budi meminta PT Angkasa Pura I untuk melakukan pembangunan lebih cepat. Bandara Kulonprogo sendiri ditargetkan akan dapat dioperasikan pada 2019.

Menhub Budi mengatakan nantinya bandara baru ini akan dapat menampung jumlah penumpang empat kali lipat dibanding Bandara Adisutjipto. Pada tahap pertama nantinya bandara ini memiliki kapasitas tampung 15 ribu penumpang dan 28 pesawat berbadan lebar sekelas Boeing B-777.

Selain membahas soal bandara, dalam kunjungannya Budi juga sempatkan diri meninjau Stasiun Tugu. Selain meninjau sejumlah fasilitas, Ia juga berkesempatan menyapa sejumlah calon penumpang KA untuk memperoleh masukan dan saran terkait pelayanan di stasiun kereta api.

Ikuti Whatsapp Channel Republika