REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Zainudin Amali menyarankan, harus ada kekompakan antara negara anggota ASEAN terkait sengketa wilayah di Laut Cina Selatan yang melibatkan Cina dengan sejumlah negara ASEAN. Tidak hanya itu, Indonesia pun harus mampu memisahkan urusan kedaulatan dengan urusan dagang.

Menurut Amali, saat Indonesia memang tidak bersinggungan langsung dengan Cina dalam sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Terutama, setelah Cina mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan masuk ke dalam kedaulatannya, melalui nine dash line. 

''Sekarang memang belum ada masalah secara langsung antara Indonesia dengan Cina. Tapi, nanti bisa saja nine dash line itu bisa menimbulkan masalah,'' kata Amali Jumat (6/8) di Jakarta.

Amali menambahkan, pemerintah juga harus tegas terkait adanya kapal-kapal nelayan asal Cina yang masuk ke kedaulatan Indonesia, terutama di sekitar perairan Natuna, Kepulauan Riau. Natuna memang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. 

Lebih lanjut, Amali mengakui, pemerintahan Jokowi-JK memang tengah meningkatkan hubungan dagang dengan pemerintah Cina. Namun, hubungan dagang itu tidak boleh mengganggu urusan kedaulatan Indonesia. ''Urusan kedaulatan adalah hal yang utama. Jangan urusan dagang mengalahkan yang utama itu,'' tuturnya.

Sementara terkait konflik sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, Amali menyarankan, Indonesia harus mampu memberikan dukungan kepada negara-negara ASEAN. Terlebih, pasca keluarnya keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang menolak klaim Cina atas sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan.

''Saya kira, perlu ada kekompakan di antara negara ASEAN. Indonesia bisa memberikan dukungan dengan mengambil inisiatif dan berbicara negara-negara ASEAN,'' ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika