Kepala Bidang Perencanaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makmur Marbun menekankan selama ini pihaknya telah merumuskan rekomendasi perencanaan pembangunan di seluruh daerah perbatasan dan melaporkannya kepada pihak istana. Rekomendasi itu harus ditindaklanjuti kementerian dan lembaga terkait guna mengantisipasi hilangnya wilayah NKRI ke tangan negara asing.

Menurut dia, persoalan pembangunan wilayah perbatasan harus diambil alih oleh pemerintah pusat. Ini karena pembangunan oleh pemerintah daerah seringkali hanya menyasar wilayah yang penduduknya banyak guna kepentingan perolehan suara pemilu.

"Masyarakat di perbatasan kan umumnya jumlahnya sedikit. Kasarnya, untuk apa pemda bangun infrastruktur di sana, karena secara perhitungan politik kurang menguntungkan. Makanya pembangunan wilayah perbatasan harus dilakukan pusat dengan segera. Kami sudah merumuskan program yang menjadi rekomendasi," jelas Marbun dalam kunjungan kerja meninjau perbatasan Kalimantan Utara, Selasa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika