REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi I DPR diminta segera memanggil TNI dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan  terkait dengan pengakuan almarhum Freddy Budiman perihal dugaan keterlibatan TNI dalam bisnis narkobanya. Hal itu dibutuhkan agar masalah ini dapat diklarifikasi dengan cepat, supaya tidak menimbulkan fitnah.

''Saya merekomendasikan pemanggilan setelah reses, sehingga menjadi bagian yang diprioritaskan,'' kata anggota Komisi I DPR Hidayat Nur Wahid, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/8).

(Baca: Haris: Bukan Tugas Saya Buktikan Pengakuan Freddy Budiman).

Meski demikian, Hidayat mengaku hanya bisa mengusulkan pemanggilan itu. Dia menjelaskan, pihak yang mempunya kewenangan memanggil ada pimpinan komisi, yang diatur oleh sekretariat komisi.''Kami juga menyarankan Komisi III untuk memanggil yang terkait itu, untuk segera memikirkan masalah ini,'' ujar dia. 

Pemanggilan itu untuk melihat fakta-fakat dari testimoni itu. Sampai hari ini baru ada pengakuan sepihak dari Haris Azhar. Namun, Hidayat juga menegaskan orang yang menyebarkan informasi tersebut, jika tidak terbukti mesti diberikan sanksi.''Jika tidak benar, siapa yang menyebar berita nanti ada sanksinya, ini sangat serius,'' ujar dia.

Hidayat menyayangkan, informasi sepenting ini baru disampaikan setelah Freddy dieksekusi. Seandainya informasi itu disebarkan sebelum Freddy dihukum mati, bisa dikonfimasi kepada yang bersangkutan. 

''Ini kan sangat serius, dan ini BNN yang diduga menerima ratusan miliar. Walaupun ini terjadi sebelum era Budi Waseso, tapi (pemanggilan) ini untuk menyelamatkan institusi TNI, Polri, dan BNN untuk perang melawan narkoba,'' ujar Wakil Ketua MPR itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika