REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan 'kegigihan' Jaksa Agung M Prasetyo dalam rencana eksekusi mati membuahkan hasil. Prasetyo pun lolos dari kocok ulang kabinet.

"Prasetyo yang minim prestasi terus mengkapitalisasi eksekusi mati untuk menutupi kelemahan dirinya pada penegakan hukum antikorupsi dan penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat," ujar Hendardi, Kamis (28/7).

Bahkan, kata dia, pemerintah sengaja menutupi rapat rencana eksekusi mati untuk meminimalisir perdebatan. Sebagai sebuah tindakan pelanggaran HAM, eksekusi mati selayaknya harus membuka ruang perdebatan. Setidaknya, pemerintah harus membuka ruang bagi alternatif lain selain eksekusi mati.

"Kepanikan Jaksa Agung terkena jaring reshuffle meski akhirnya lolos, adalah motif lain dari Jaksa Agung yang tidak berkinerja baik," kata dia.

Setara Institute sendiri menolak dan mengutuk rencana eksekusi mati. Pihaknya mendorong pemerintah untuk menghapus hukuman mati dari seluruh produk hukum Indonesia. Menurut dia, banyak cara lain untuk membuat orang jera melakukan tindak kejahatan, misalnya saja dengan mengevaluasi penegakan hukum.

Sektor pemberantasan narkoba dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas) adalah prioritas utama daripada harus mengambil nyawa para terpidana mati, yang ternyata juga tidak  memberikan efek jera dan menghilangkan kesempatan untuk koreksi jika ada kekeliruan.

Hukuman mati dinilainya sebagai tindakan antikemanusiaan dan melanggar Konstitusi RI dan instrumen HAM. Hendardi mengatakan masa depan pemajuan HAM sangat sulit diharapkan dari sosok Jaksa Agung yang tidak memiliki pembelaan atas HAM.

"Apalagi dengan Wiranto sebagai Menkopolhukam, maka hampir dipastikan prakarsa dan janji Jokowi pada bidang HAM sulit dipenuhi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika