REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kelompok Kerja (Pokja) Masyarakat Sipil Desa Membangun Indonesia menilai pembangunan perdesaan dua tahun terakhir menunjukkan perkembangan mengembirakan. Penyaluran dana desa yang terus meningkat serta kinerja dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menjadi dua faktor utama pendorong pembangunan perdesaan.
“Kami melihat ada perkembangan mengembirakan dalam progres pembangunan desa dan kawasan perdesaan hingga tahun kedua pemerintahan Presiden Jokowi,” ujar Ketua Pokja Masyarakat Sipil Desa Membangun Indonesia Idham Arsyad, di Jakarta, Rabu (27/7).
Dia menjelaskan perkembangan pembangunan perdesaan tercermin dari banyak indikator. Salah satunya adalah masifnya pembangunan infrastruktur perdesaan seperti jalan desa, saluran irigasi, hingga pembangunan gedung pendidikan anak usia dini (PAUD) serta fasilitas pelayanan sosial dasar. Di samping itu geliat pembangunan desa juga bisa dilihat dari tingkat partisipasi aktif masyarakat desa dalam menyusun rencana pengembangan desa mereka.
“Pengelolaan dana desa yang relatif tidak bermasalah baik dari sisi penyaluran hingga pengunaannya juga menjadi prestasi tersendiri karena selama ini banyak pihak yang pesimistis akan kemampuan kementerian dan masyarakat dalam mengelola dana desa,” ujarnya.
Idham mengungkapkan pembangunan perdesaan merupakan penerjemahan kongkret dari Nawa Cita Ketiga dari Presiden Jokowi yakni Membangun Indonesia dari Pinggiran dan perdesaan. Menurutnya mewujudkan hal tersebut bukan persoalan mudah. Dibutuhkan kerja keras dan keterlibatan banyak pihak agar pembangunan perdesaan bisa terwujud. “Di sini kredit positif harus diberikan kepada Kemendesa PDTT yang mampu merangkul kelompok masyarakat sipil yang konsen terhadap pembangunan perdesaan untuk bekerja bersama,” katanya.
Dia menyebut saat ini sedikitnya ada 200-an Non Governmental Organization (NGO) yang terlibat aktif dalam proses pembangunan perdesaan. Mereka ikut membantu memecahkan permasalah perdesaan seperti ketimpangan agraria, masalah lingkungan pelayanan publik, lumbung ekonomi desa, masalah perempuan dan Desa Sehat. “Kementerian PDTT tidak hanya membentuk pokja masyarakat sipil tetapi juga mengundang mereka untuk terlibat dalam program piloting project. Kementerian PDTT juga sangat terbuka menerima masukan dari praktik-praktik masyarakat sipil untuk diadopsi dalam bentuk kebijakan dan program kementerian,” ujarnya.
Selain melibatkan masyarakat sipil, Kementerian Desa PDTT juga mengajak kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Keterlibatan perguruan tinggi aktif perguruan tinggi itu misalnya tampak pada proses rekruitmen pendamping desa. “Tentu saja hal ini sangat penting karena keterlibatan perguruan tinggi sebagai lembaga independen diharapkan mampu meningkakan kualitas pendamping desa dan menjaga integritas proses seleksi,” pungkas Idham.
Ikuti Whatsapp Channel Republika