REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhammad Misbakhun, menilai Sri Mulyani sebaiknya berfokus pada jabatannya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.
"Rakyat Indonesia sudah ikhlas Sri Mulyani fokus mengurus Bank Dunia, sehingga selamat dari pertanggungjawaban kasus Century sampai saat ini," kata Misbakhun di Jakarta, Rabu (27/7).
Pernyataan Misbakhun tersebut menanggapi adanya rumor yang menyebut Sri Mulyani akan masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut politikus Golkar itu ekonomi Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, sudah ada orang yang mengurus dengan kelebihan dan kekurangannya.
Tim ekonomi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, kata dia, bertekad ingin bersungguh-sungguh mewujudkan Nawacita sesuai dengan tujuan negara di dalam UUD NRI 1945, yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Misbakhun menilai, perekonomian Indonesia saat ini dijalankan dengan semangat gotong-royong sebagai upaya membangun kemandirian bangsa dalam kebersamaan.
"Pembangunan infrastruktur yang selama ini tertinggal, menjadi fokus utama pembangunan guna memperkuat pertumbuhan ekonomi di masa mendatang," katanya.
Dia mencontohkan, pembangunan pelabuhan, jalan raya, dan bandara, guna memaksimalkan interkonseksi antar wilayah sehingga berdampak memperbaiki sistem distribusi dan menurunkan harga kebutuhan pokok.
Ia menegaskan, jika Sri Mulyani berbicara soal kesenjangan ekonomi saat ini dengan gini ratio 0,41, yang perlu diingat bahwa kesenjangan ekonomi saat ini merupakan kelanjutan dari situasi pada pemerintahan sebelumnya di mana Sri Mulyani menjadi menteri keuangan.
"Gini ratio 0,41 sudah terjadi sejak jaman pemerintahan sebelumnya," katanya.
Sebelumnya, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, meningkatnya kesenjangan sosial di Indonesia merupakan kekhawatirannya saat ini.
Hal tersebut tercermin dari melebarnya angka indikator kesenjangan (koefisien gini) Indonesia secara tajam selama periode 2003-2014 dari 0,3 menjadi 0,41, yang dapat melemahkan kemampuan negara untuk pembangunan jangka panjang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika