REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengatakan dana operasional politik kerap tidak sebanding dengan anggaran yang diberikan oleh negara, sehingga partai politik (Parpol) kerap kesulitan memenuhi pendanaan kegiatannya.
"Besaran dana politik bukan hanya meliputi kegiatan kampanye, namun ada juga kegiatan dan program terkait kepengurusan partai politik. Dengan hanya bergantung pada dana yang didapat dari negara, tentu Parpol akan kesulitan menjalankan fungsinya," ujarnya di Gedung BPK, Jakarta, Senin (25/2).
Ia menjelaskan sumber keuangan partai politik selama ini didapatkan dari tiga sektor, yakni negara, sumbangan swasta, dan iuran anggota. Menurut data yang dikeluarkan Badan Pengawas Keuangan jumlah bantuan APBN untuk partai politik berdasarkan PP No.5/2009 jo PP No.83/2012 tentang Bantuan Kepada Partai Politik sebesar Rp108 per suara.
Adapun total bantuan keuangan kepada partai politik pada 2014 mencapai sekitar Rp13,17 miliar atau kurang dari 0,001 persen dari APBN-P 2014, yang mana partai politik yang dapat APBN dan APBD hanyalah yang mendapatkan kursi di DPR serta DPRD.
Novanto mengatakan pendapatan dari negara itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan harian Parpol yang menyangkut penyediaan dan peralatan kantor, kebutuhan listrik, penyediaan air, hingga pembayaran staf.
Sumbangan anggota Parpol yang bersangkutan memang tidak dibatasi, namun banyak dari anggota itu juga tidak menyumbang sama sekali, sehingga beban anggaran partai akhirnya masuk kepada pengurus inti di setiap tingkatan.
"Sebagai Bendahara Umum DPP Partai Golkar periode 2009-2014, saya menyadari betul besaran biaya ini," kata Novanto.
Parpol, khususnya Golkar kemudian memberikan beban kepada legislator di parlemen, baik pusat maupun daerah, untuk memenuhi kebutuhan organisasi tersebut, terangnya.
"Sekalipun banyak pengusaha bergabung dalam kepengurusan Partai Golkar, tetap saja kekurangan pembiayaan terjadi. Apalagi jika program kepartaian berjalan secara simultan dipastikan pembiayaan semakin membengkak," katanya.
Padahal, Parpol menjalankan fungsi demokrasi di negara, dimana Parpol berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden hingga kepala daerah, sehingga keberadaannya ini perlu mendapat dukungan, jelas Novanto.
Oleh karena itu, menurut dia, selain dibutuhkan pengelolaan dana yang matang, pertimbangan untuk menambah anggaran Parpol juga penting untuk dipertimbangkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika