REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri diminta fokus menyikapi isu membanjirnya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan pun ditantang membuktikan penolakannya dengan data-data terbaru, termasuk data arus masuk orang asing ke Indonesia pascakebijakan bebas visa yang diterapkan.
"Kalau hanya pakai data yang dimiliki Kemenaker, saya kira masih bisa diragukan, perlu konsolidasi data dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan pihak imigrasi," ujar anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, baru-baru ini.
Menurut dia, membanjirnya TKA di Indonesia tidak boleh dianggap remeh. Hal ini karena, pemerintah sejauh ini belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat menampung seluruh angkatan kerja yang ada. Terbukti, tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi. Tidak hanya unskilled workers, tetapi pengangguran juga banyak dialami mereka yang sudah mengecam pendidikan di perguruan tinggi.
"Kita tidak membenci TKA. Jika TKA itu memiliki skill yang dibutuhkan dan pekerja lokal kita tidak memilikinya, tentu itu dibutuhkan. Tetapi tetap harus mengikuti aturan yang ada," ujar politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk mengawasi sistem pengupahan TKA di Indonesia. Banyak laporan yang menyebutkan bahwa gaji TKA jauh di atas tenaga kerja lokal. Padahal, keahlian dan posisinya sama.
Saleh mengatakan anggota Komisi IX yang melakukan kunjungan ke Batam menyebut bahwa di sana ada pekerja asal Cina yang digaji Rp 12 juta sebulan, dengan posisi sebagai accounting. Padahal pekerja lokal di posisi yang sama hanya digaji Rp 6 juta. "Ini adalah contoh ketidakadilan tersebut. Kalau bukan kita yang menghargai tenaga kerja kita, lalu siapa yang akan menghargainya," kata Saleh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
