REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat secara terbuka mengundang investor dari dalam maupun luar negeri untuk menanamkan investasinya di daerah tersebut. "Kami masih memiliki banyak lahan kosong dan representatif untuk dibangun berbagai objek," kata Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah, di Padang, Jumat (22/7).
Dia menyebutkan saat ini banyak rencana pemkot untuk membenahi infrastruktur di Padang. Di antaranya pembangunan jalan, pertokoan representatif, pasar modern, terminal hingga objek wisata baru. Akan tetapi dengan dana yang masih terbatas, pemerintah menetapkan skala prioritas untuk pembangunan tersebut.
Beberapa di antaranya hampir rampung dalam pengerjaan, sebab diperkuat oleh investor dari luar seperti pengerjaan jalur dua by pass oleh perusahaan Korea Selatan. "Ruang yang kosong ini bisa dimanfaatkan investor untuk mewujudkannya," ujar Mahyeldi.
Ke depan beberapa objek yang bisa jadi tujuan investasi seperti membenahi Pasar Raya menjadi lebih modern dengan konsep Islami. Kemudian rencana membenahi objek wisata Pantai Padang salah satunya dengan penyediaan sarana banana boat, jet ski. Kemudian rencana membuat kereta gantung yang sejauh ini juga masih menunggu investor.
Khusus kawasan pantai, Pemkot membutuhkan investor untuk menjadikan sebagai Kawasan WisataTerpadu (KWT), di samping meningkatnya jumlah objek wisata juga perlu dibarengi penambahan tempat penginapan dan restoran. "Kemarin kami baru meresmikan taman kuliner di Pasar Raya dan diharapkan akan ada objek sejenis dibangun investor," tambahnya.
Menurutnya tempat makan yang nyaman, aman dan sehat tentunya akan mendukung majunya pariwisata dan pembangunan lainnya. "Di samping pariwisata, kami juga mengharapkan investasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan industri," ujarnya.
Mahyeldi berharap hal ini semata untuk memajukan kota sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Sementara itu pengamat tata kota asal Universitas Bung Hatta Eko Alvares menilai ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemkot sebelum melakukan pembangunan infrastruktur. Mulai dari sanitasi, tipe lahan hingga pengaturan bangunan perlu jadi pertimbangan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan bencana banjir atau tsunami.
Ikuti Whatsapp Channel Republika