REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- JAKARTA -- Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran Muradi berharap setiap partai politik (parpol) memberikan sanksi tegas kepada kadernya yang terlibat kasus. Terlebih kader yang tersandung kasus asusila.
Ia berpendapat, sejauh ini parpol hanya keras terhadap pelanggaran pidana, seperti kader parpol yang terlibat korupsi. "Saya belum lihat itu, hanya keras yang terlibat pidana. Kalau tindakan asusila hanya keras pada peneguran," katanya, Kamis (21/7).
Parpol, kata dia, harus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Sebab hal tersebut dinilainya merugikan parpol itu sendiri di mata publik.
Tetapi masyarakat sejauh ini hanya menganggap persoalan tersebut tidak terlalu berat, karena masayarakat mungkin menilai hal itu bersifat pribadi atau dokumen pribadi.
Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran Muradi berharap setiap partai politik (parpol) memberikan sanksi tegas kepada kadernya yang terlibat kasus, terlebih lagi kasus asusila.
Menurutnya, sejauh ini parpol hanya keras terhadap pelanggaran pidana, sepeti kader parpol yang terlibat korupsi. "Saya belum lihat itu, hanya keras yang terlibat pidana. Kalau tindakan asusila hanya keras pada peneguran," katanya, Kamis (21/7/2016).
Parpol harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, karena hal itu akan merugikan parpol itu sendiri di mata publik.
Namun demikian, masyarakat sejauh ini hanya menganggap persoalan tersebut tidak terlalu berat, karena masayarakat mungkin menilai hal itu bersifat pribadi atau dokumen pribadi.
- See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2311577/kader-parpol-terlibat-kasus-harus-ada-sanksi-tegas#sthash.6LcbHXW7.dpuf
Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran Muradi berharap setiap partai politik (parpol) memberikan sanksi tegas kepada kadernya yang terlibat kasus, terlebih lagi kasus asusila.
Menurutnya, sejauh ini parpol hanya keras terhadap pelanggaran pidana, sepeti kader parpol yang terlibat korupsi. "Saya belum lihat itu, hanya keras yang terlibat pidana. Kalau tindakan asusila hanya keras pada peneguran," katanya, Kamis (21/7/2016).
Parpol harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, karena hal itu akan merugikan parpol itu sendiri di mata publik.
Namun demikian, masyarakat sejauh ini hanya menganggap persoalan tersebut tidak terlalu berat, karena masayarakat mungkin menilai hal itu bersifat pribadi atau dokumen pribadi.
- See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2311577/kader-parpol-terlibat-kasus-harus-ada-sanksi-tegas#sthash.6LcbHXW7.dpuf