REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD dari wilayah DKI Jakarta Fahira Idris meminta pemprov DKI seharusnya menjadikan hasil survei BPS sebagai bahan evaluasi ketimbang bahan perdebatan. Dalam survei itu, angka kemiskinan di Ibu Kota meningkat 0,3 persen.
"Jadi, idealnya data kemiskinan ini dijadikan acuan bagi Pemprov DKI untuk mengevaluasi program-program pengentasan kemisikinannya selama ini, bukan malah mengkritisi atau tidak setuju," katanya, Kamis (21/7).
Fahira meyakini BPS adalah satu-satunya lembaga resmi negara yang berwenang mengadakan survei bagi kebutuhan data pemerintah. Apalagi menurutnya BPS adalah lembaga yang bertanggungjawab di bawah Presiden. "Saya 100 persen percaya dengan data BPS terkait kemiskinan di Jakarta," ucapnya.
Keyakinan Fahira berasal dari kredibilitas BPS yang menggunakan metode berstandar internasional. Ia berharap pemerintah jangan hanya menerima hasil survei BPS ketika angkanya baik saja. Sebab baik atau buruknya angka survei BPS seharusnya jadi bahan kajian pemerintah.
"BPS itu dalam proses menghasilkan data dan angka itu menggunakan metode yang berstandar internasional. Negara ini, punya aturan, dan aturan yang memberi kewenangan mengeluarkan data kemiskinan itu BPS, jadi harus diterima jadikan evaluasi. Jangan jika hasilnya turun tidak setuju, tetapi jika naik dipuji-puji," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
