REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah bersikap lebih transparan dalam menangani kasus vaksin palsu. LSM itu berpendapat, sampai saat ini belum ada informasi jelas yang diterima masyarakat terkait alur peredaran vaksin abal-abal tersebut di Tanah Air.
"Kami menilai peran pengawasan dari Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan dinas kesehatan di tingkat daerah selama ini masih lemah sehingga memberikan celah besar bagi keberlangsungan bisnis vaksin palsu," ujar Wakil Koordinator Kontras Puri Kencana Putri, di Jakarta, Rabu (20/7).
Berdasarkan pemantauan dan informasi yang dikumpulkan Kontras, kata dia, rantai kejahatan bisnis vaksin palsu diduga memiliki kaitan dengan jalur suplai, distribusi resmi, serta badan-badan pemantau dari pemerintah melalui pedagang besar farmasi.
Dugaan itu diperkuat oleh temuan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri beberapa waktu lalu yang menyebut adanya pasien yang terverifikasi menerima vaksin palsu lewat kasir resmi di RS Harapan Bunda, Jakarta Timur.
"Temuan itu mengindikasikan adanya peran manajemen rumah sakit dalam pengaturan distribusi vaksin palsu ke dalam sistem RS mereka. Sayangnya, informasi mengenai alur peredaran vaksin palsu di RS tersebut sampai saat ini tidak pernah dibuka kepada publik," ucap Puri.
Menurut dia, fakta tersebut sekaligus membantah klaim manajemen RS Harapan Bunda yang menyebut bahwa setiap pasien yang membayar jasa vaksinasi lewat kasir resmi di RS itu dijamin mendapat vaksin asli, bukan palsu. Manajemen RS Harapan Bunda sebelumnya berjanji akan memberi vaksin ulang kepada para pasiennya yang terindikasi menerima vaksin palsu dari Maret-Juni 2016. Namun, pemberian vaksin ulang itu bukan tanpa syarat.
"Rumah Sakit Harapan Bunda menjamin akan memberi vaksin ulang kepada pasien yang divaksinasi pada Maret-Juni 2016, selama pembayarannya dilakukan di kasir resmi rumah sakit, bukan ke dokter atau perawatnya langsung," ujar Ketua Komite Medis RS Harapan Bunda Dokter Seto Hanggororo, pekan lalu.
Ia menjamin, pasien RS Harapan Bunda yang divaksinasi di luar periode Maret-Juni 2016 dan membayar di kasir resmi rumah sakit, menerima vaksin asli, bukan vaksin abal-abal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika