REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk melakukan pengkajian penguatan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penguatan peran BPOM diperlukan menyusul adanya kasus vaksin palsu.
Pramono mengatakan, Presiden ingin agar peran BPOM tidak hanya sebatas melakukan pengawasan dan pencatatan. Tetapi juga melakukan penindakan.
"Kasus vaksin palsu jadi pemicu untuk memperkuat peran BPOM. BPOM agar bisa melakukan penindakan kepada pelanggar. Kasus vaksin palsu jadi pemicu," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/7).
Pramono mengatakan, Presiden ingin dilakukan restrukturisasi di BPOM. Pada Rabu (20/7), kata Pramono, Presiden akan melantik kepala BPOM yang baru di Istana Negara.
Meski begitu, Pramono menampik bahwa pelantikan kepala BPOM yang baru terkait adanya kasus vaksin palsu. "Memang sudah waktunya diganti," kata Pramono.