REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Prof Dr Sri Adiningsih menyatakan keberhasilan pembangunan nasional dalam bidang ekonomi sangat bergantung pada daerah.
"Adanya sinkronisasi, koordinasi dan konsistensi dalam implementasi kebijakan pembangunan penting berjalan seiring. Kabupaten dan kotamadya hingga tingkat desa diharapkan bisa membuat perencanaan pembangunan yang selaras dengan nasional," kata Prof Dr Sri Adiningsih di Yogyakarta, Senin (18/7).
Menurut dia, saat daerah bisa tumbuh berkembang, Yogyakarta misalnya dengan Nawacita dan Trisakti Bung Karno, sesuai kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat diuntungkan. "Ini kesempatan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi," katanya saat menjadi pembicara pada seminar "Strategi Kebijakan Pembangunan DIY melalui APBN/APBD, danais dan dana desa untuk kesejahteraan rakyat" di DPRD DIY.
Sri Adiningsih mengatakan Yogyakarta dengan kondisi yang ada punya potensi pertumbuhan ekonomi. Meski memiliki keterbatasan sumber daya alam, disebutkan berpeluang jadi pusat perindustrian dan perdagangan untuk kawasan selatan Jawa.
"Kawasan selatan Yogyakarta bisa jadi penopang pertumbuhan perekonomian daerah di sekitarnya," katanya.
Ia mengatakan, di tingkat nasional sesuai kebijakan pemerintah, Presiden Joko Widodo sudah banyak melakukan "ground breaking" program kebijakan pembangunan.
"Fokus pembangunan infrastruktur diharapkan bisa membuka akses perekonomian. Guna menggairahkan investasi BKPM didorong memberi pelayanan optimal sehingga investasi bisa menggerakkan perekonomian menjadi lebih baik," katanya.
Menurut dia, di luar itu beragam deregulasi peraturan dijalankan. Kredit usaha rakyat terus didorong agar bisa terakses kelompok industri kecil dan menengah dari 9 persen menjadi 7 persen pada tahun depan, sertifikasi tanah digencarkan dan aturan pengupahan diperbaiki. Sesuai dengan kebijakan yang ada, Presiden Joko Widodo sudah menjalankan program yang fokus desa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
