REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Kualitas sebuah kota ditunjukkan dengan penataan kehidupan sosial yang menjunjung keadilan. Pembangunan fisik yang pesat tak menjadi jaminan kualitas kota yang baik.

“Sayangnya Pemprov DKI saat ini jauh dari prinsip tersebut,” kata Ketua Forum Pemerhati Pilkada Jakarta, Agusta Surya Buana dalam sebuah diskusi bertajuk “Siapa Bisa Lawan Ahok: Menjadikan Pilkada Jakarta Berkualitas di Jakarta, Senin (18/7).

Indikatornya, lanjut Agusta, adalah banyaknya kasus penggusuran paksa dan minimnya keterlibatan publik dalam sebuah kebijakan.  Menurut Agusta, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok abai terhadap pembangunan suprastruktur. “Akibatnya, jurang pemisah antara kelompok kaya dan kelompok miskin makin lebar,” kata Agusta.

Karena itu ia merasa tidak heran bila banyak pihak yang mepertanyakan kinerja Ahok belakangan ini. Jika sebelumnya tingkat kepuasan terhadap kinerja Ahok mencapai 80 persen, kini menurun drastis menjadi sekitar 40 persen. 

"Ini saya pelajari dari banyak hasil survei beberapa lembaga, dari Maret, April sampai Mei," kata Agusta.

Misalnya, pada Maret 2016, lanjutnya, survei Konsultan Citra Indonesia (LSI Network) menyebut kepuasan terhadap Ahok mencapai 77,6 persen dan survei Charta Politica 82,8 persen. Di bulan April, survei Populi Center dan Kedai Kopi menyebut kepuasan terhadap kinerja Ahok masing-masing 73,7 persen dan 68,5 persen. 

Sementara itu, Ketua Santri DKI Jakarta M Syihabuddin menyatakan, dalam membangun kota mestinya Ahok memerhatikan empat prinsip dasar.Yakni etika sosial, partisipasi publik, solidaritas sosial dan nilai-nilai toleransi.  “Dengan penerapan prinsip ini,   akan tercipta kondisi kehidupan bersama di mana setiap orang merasa memiliki dan bertanggugjawab atas kelangsungan kota,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika