REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia bertekad untuk memerangi korupsi.
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo saat Seminar Nasional Anti Korupsi dan Launching Rumah Integritas yang digelar DPD KNPI Kabupaten Gorontalo di Gedung Kasmat Lahay Limboto, Kabupaten Gorontalo, Jumat (15/7), mengatakan perang terhadap korupsi merupakan komitmen Pemkab Gorontalo untuk mewujudkan good governance.
Menurut dia, hal itu menjadi salah satu bagian penting yang selalu menjadi perhatian dalam pelaksana reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo. "Pemerintahan yang bebas korupsi adalah salah satu hal yang ingin kita wujudkan bersama," ucap Bupati Nelson.
Bupati menjelaskan, hal yang dilakukan Pemkab Gorontalo untuk mewujudkan good governance adalah manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Melalui langkah itu, Bupati bertekad membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang mampu menumbuh kembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi dan budaya birokrasi melayani di lingkungan pemerintahan.
"Ini merupakan metode untuk menanamkan integritas kepada seluruh aparat pemerintahan. Pembangunan zona integritas dilakukan dengan membangun percontohan-percontohan pada tingkat unit kerja dan Pemda, menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," jelas Bupati.
Dia melanjutkan, dalam pelaksanaan pemerintahan, pihaknya sangat menghargai prestasi dari aparat yang komitmen dengan aturan dan punya integritas sekaligus memberikan sanksi tegas bagi yang tidak disiplin. "Jika berprestasi akan kita berikan penghargaan, sebaliknya jika tidak mampu akan ada sanksi," ujarnya.
Sementara itu, Mohammad Asri Irwan, salah seorang jaksa KPK RI dari Deputi Penindakan Korupsi, mengaku senang melihat antusias pemuda dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk memberantas korupsi.
"Pada prinsipnya, pesan yang saya bawa dari pimpinan KPK terhadap seluruh pemerintah adalah bagaimana mewujudkan pemerintahan yang baik, dan ini yang menjadi tujuan utama kita bersama," katanya.
Dia berharap seminar tersebut mampu menjadi peringatan, terutama bagi pemerintah untuk tidak korupsi sekaligus bisa memberikan pengetahuan kepada pemerintah dan pemuda dari sisi pengawalan terkait kasus-kasus yang bisa dipidanakan dan tidak.