REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, hingga saat ini pemerintah Filipina belum memberikan izin untuk TNI melakukan operasi militer untuk pembebasan sandera.

Namun, memang benar menurut Luhut, bahwa pekan depan akan ada pertemuan antara Menhan RI dengan dua Menhan Malaysia dan Filipina di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan tersebut salah satunya akan membahas opsi opsi pembebasan WNI.

"Belum ada izin. Tapi pembahasan itu tentu ada kaitannya dengan penyelamatan WNI," ujar Luhut, Selasa (12/7).

Luhut mengatakan, untuk saat ini sudah ada tim negoisasi yang sedang mengupayakan penyelamatan. Tim tersebut sedang berkumpul di Zamboanga. Selain itu, ada perwakilan dari Indonesia yang juga memberikan opsi opsi penyelamatan.

Meski begitu, sebelumnya, Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu mengatakan pihak pemerintah Filipina sudah mengizinkan TNI masuk ke wilayah perbatasan untuk melakukan penyelamatan. Meskipun, izin tersebut baru sebatas lisan.

Menanggapi izin tersebut, Panglima TNI, Jendral Gatot Nurmantyo mengatakan tak bisa menurunkan pasukan untuk operasi jika izin tersebut tak tertulis hitam diatas putih. Sebab, hal tersebut berkaitan dengan kedaulatan negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika