REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana membantah anggapan yang menyebut Gories Mere dan Diaz Hendropriyono yang baru saja diangkat sebagai staf khusus presiden, adalah orang titipan.
"Tidak ada titip-menitip," ujar Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/7).
Penunjukan Gories Mere dan Diaz Hendropriyono sebagai staf khusus presiden yang baru memang cukup menjadi pertanyaan publik. Ini, khususnya, karena Diaz Hendropriyono dinilai tidak memiliki cukup kompetensi untuk menjadi orang di lingkar terdekat Presiden. Diaz merupakan anak kandung tokoh intelijen Indonesia, Hendropriyono.
Ketika dimintai komentar terkait hal itu, Johan sendiri tak bisa menjelaskan secara persis kompetensi apa yang dimiliki Diaz sehingga menjadi pertimbangan bagi Jokowi untuk mengangkatnya sebagai staf khusus. "Presiden tentu punya pertimbangan khusus. Pasti ada hal-hal yang menurut Presiden diperlukan masukan-masukannya," ucap Johan.
Pengangkatan Gories Mere dan Diaz Hendropriyono ini tidak diumumkan secara langsung oleh Presiden Jokowi. Padahal, Keppres pengangkatan keduanya, menurut Johan, telah ditandatangani Jokowi sejak akhir Juni lalu.
Baca juga, Jokowi Resmi Angkat Dua Staf Khusus Baru.
Sebelum Gories dan Diaz, Presiden lebih dulu mengangkat Johan Budi sebagai staf khusus bidang komunikasi. Presiden mengumumkan penunjukan Johan secara langsung dalam sebuah konferensi pers di Istana Merdeka. Saat itu, Jokowi menyatakan kegembiraannya karena ada orang baik yang akan membantunya bekerja.
Sebelum Johan Budi, Presiden sudah memiliki dua staf khusus yang disebut sebagai Tim Komunikasi Presiden. Mereka yakni Ari Dwipayana dan Sukardi Rinakit. Sebelum masuk Istana, nama Ari Dwipayana dikenal sebagai pengamat politik. Ia juga merupakan seorang akademisi dari Universitas Gadjah Mada.
Adapun Sukardi Rinakit juga memiliki latar belakang sebagai ahli ilmu politik, peneliti dan penulis . Di Tim Komunikasi, Sukardi banyak bertugas sebagai konseptor pidato-pidato resmi Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika