REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme segera dirampungkan. Terlebih setelah adanya ancaman ledakan bom bunuh diri di Mapolresta Solo, Jawa Tengah sehari sebelum hari raya Idul Fitri kemarin.
"Ya jadi kan dengan peristiwa di Solo kemarin, menyadarkan kita kembali bahwa memang ancaman terorisme itu real. Itu sebabnya, setelah peristiwa bom Thamrin itu kan mengusulkan rancangan undang-undang, revisi yang termasuk di dalamnya kita perluas definisinya perbuatan persiapan juga sudah bisa dilakukan penindakan," jelas Yasonna di Jakarta.
Serangan bom ini bahkan sudah membahayakan sebab terjadi secara hampir berurutan di berbagai negara, seperti di Arab Saudi, Turki, Afghanistan, dll. Karena itu, Yasonna berharap agar fraksi-fraksi di DPR dapat membahas bersama pemerintah guna merumuskan undang-undang tersebut, salah satunya terkait penambahan waktu dalam penyidikan dan penahanan terduga teroris.
"Kami berharap nanti juga fraksi-fraksi, di DPR, kita bahas secara bersama-sama, mencari rumusan yang terbaik," kata dia.
Lebih lanjut, ia menyebut dirinya telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk membahas revisi UU bersama pihak terkait. Saat ini, menurut dia, DPR masih menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM).
"Nah DIM disusun, setelah DIM diserahkan ke kita, kita akan rapat kembali bahas," tambah Yasonna.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
