REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham menegaskan dukungan partainya pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo dilakukan tanpa syarat apapun.
Idrus mengatakan Golkar tidak pernah memersoalkan adanya jatah kursi bagi kader Partai Beringin saat perombakan kabinet nanti. Jadi, ada atau tidaknya kursi di Kabinet bukan menjadi syarat bergabungnya Golkar dalam barisan partai pendukung pemerintahan.
"Dikasih kursi Alhamdulillah, tidak dikasih juga tidak blunder," ujarnya pada wartawan, Selasa (5/7).
Idrus menambahkan, keputusan Golkar mendukung pemerintahan Jokowi merupakan hasil keputusan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Keputusan itu merupakan rekomendasi dari rapat pimpinan nasional Partai Golkar yang dilakukan sebelumnya.
Artinya, dukungan yang diberikan Golkar merupakan keterpanggilan partai yang selama ini masih memertahankan doktrin karya-kekaryaan dan senantiasa bersama pemerintah.
Jadi, dukungan Golkar pada pemerintah tidak menyertakan negosiasi kursi dalam kabinet. Idrus menegaskan tidak pernah ada pembicaraan soal berapa kursi yang akan diperoleh Golkar setelah menyatakan dukungan ke pemerintahan Jokowi.
Kalaupun akan ada perombakan kabinet, Golkar menilai itu hak prerogratif Presiden Jokowi. Kalau Jokowi memandang perlu ada kader Golkar, pasti akan dibicarakan dengan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto.
Yang pasti, kata Idrus, Golkar berharap perombakan kabinet yang dilakukan oleh Jokowi dapat menjamin produktifitas dan efektifitas kinerja kabinet. Jokowi harus mengutamakan unsur profesionalisme sebagai dasar pemilihan sosok-sosok yang akan dimasukkan dalam kabinet. Kalau Jokowi meminta kader Golkar pasti akan dibicarakan dengan Ketua Umum.
"Persoalan siap atau tidak, sebagai kader, semua menyerahkan kepada Ketum siapapun kader bila diminta Presiden dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan bangsa," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika