Jumat 01 Jul 2016 23:06 WIB

Pemerintah Kesampingkan Operasi Militer untuk Bebaskan WNI

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Bayu Hermawan
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan
Foto: Antara/Dedhez Anggara
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan opsi operasi militer menjadi opsi terakhir bagi pemerintah untuk membebaskan tujuh WNI yang kembali ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf.

Luhut mengatakan, untuk saat ini belum banyak progress terkait rencana pembebasan, karena pihak pemerintah Filipina sedang berlangsung pergantian pemerintahan.

Ia mengungkapkan saat ini dari tujuh WNI yang ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf terbagi menjadi dua. Empat WNI bergerak ke arah dan lokasi berbeda dan terpisah dari tiga WNI yang lainnya.

"Kita masih melakukan perundingan opsi mana. Opsi militer masih kita kesampingkan. Tidak mungkin masuk kesana," ujarnya di Kantornya, Jumat (1/7).

Luhut melanjutkan, saat ini pemrintah Indonesia masih menunggu dari pihak Filipina untuk melakukan negoisasi dengan pihak Abu Sayyaf. Luhut mengatakan, saat ini berharap pemerintahan baru yang dipimpin oleh Dutarte bisa melakukan langkah tegas untuk kasus ini.

"Sikapnya pemerintahan yang saat ini memang berbeda. Mereka jauh lebih tegas, dan mengatakan akan melakukan upaya agar kejadian seperti ini tak terulang lagi," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement