REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, mendesak pemerintah untuk segera melakukan pendataan terkait anak-anak ataupun balita yang menjadi korban vaksin palsu. Pendataan ini penting sebagai bahan rujukan pemerintah untuk melakukan vaksinasi ulang.
Menurut Saleh, jika pemerintah serius menangani masalah ini, maka tidak akan ada kesulitan soal pengumpulan data korban vaksin palsu tersebut. ''Di setiap rumah sakit dan poliklinik, data dan medical record pasien selalu ada. Apalagi data imunisasi, itu selalu tercatat karena ada beberapa kali pemberian vaksin yang dilakukan kepada anak-anak,'' kata Saleh di Jakarta, Rabu (29/6).
Kemudian, pemerintah juga harus terus melakukan komunikasi dengan para orang tua korban vaksin palsu tersebut. Selain itu, dengan kepastian soal keaslian vaksin yang nantinya diberikan kepada balita atau anak-anak yang divaksin ulah. ''Pemerintah harus menarik vaksin palsu itu. Kalau masih beredar, orang-orang pasti akan takut untuk imunisasi,'' ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Demi mengantisipasi terulangnya kasus vaksin palsu, Saleh menyarankan, harus ada kepastian terkait fungsi dan kinerja dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM). Terutama fungsi pengawasan dan pengamanan terhadap semua produk obat, makanan, minuman, dan komestik.
''Karena itu, otoritas pengawasan yang dimiliki BPOM menjadi kunci utamanya. BPOM juga perlu merumuskan road map yang jelas terkait pengawasan dan pengamanan semua produk obat, makanan, minuman, dan kosmetik,'' tutur Saleh.
Namun, semua fungsi ini tidak akan berjalan maksimal jika tidak ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pelibatan Kementerian Kesehatan, Kepolisian, dan seluruh penyedia layanan kesehatan dan instansi lainnya. ''BPOM tidak mungkin mengerjakan sendiri. Partisipasi semua pihak sangat diperlukan. Terutama partisipasi masyarakat luas,'' kata Saleh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
