REPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS -- Peredaran vaksin palsu dinilai belum terdeteksi di wilayah Kabupaten Banyumas. Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Banyumas pun meminta para dokter untuk membeli vaksin melalui jalur resmi.
''Sampai saat ini kita belum mendapat informasi mengenai adanya vaksin yang mencurigakan. Meski demikian, kita sudah meminta para dokter untuk lebih jeli mengawasi kemasan dan isi vaksin yang diberikan. Khususnya jika ada warga yang minta agar dilakukan vaksinasi secara mandiri,'' kata Ketua IDI Kabupaten Banyumas Untung Gunarto, Selasa (28/6).
Selain itu, bila para dokter hendak membeli vaksin pada pihak mana pun agar lebih berhati-hati. Bila ada yang menawarkan vaksin dengan harga jauh lebih murah, agar benar-benar ditelusuri jalur distribusinya.
Menurut Untung, bila ada vaksin yang dijual jauh lebih murah, justru ini yang harus diwaspadai. ''Jangan sampai para dokter justru terjebak pada persoalan hukum, padahal sebenarnya dia sendiri tidak tahu apa-apa tentang isi vaksin yang diberikan,'' ujarnya.
Secara kelembagaan, Untung menyebutkan, IDI Kabupaten Banyumas telah melakukan kordinasi dengan seluruh dokter di Banyumas agar lebih mewaspadai adanya peredaran vaksin palsu. Para dokter juga diminta untuk membeli vaksin melalui jalur resmi yang telah direkomendasikan oleh Pemerintah. ''Bukan di distributor atau pedagang besar obat yang tidak jelas,'' katanya.
IDI Banyumas juga telah meminta kepada seluruh dokter untuk ikut mengawasi peredaran vaksin palsu. Jika ditemui adanya vaksin palsu, diminta untuk segera dilaporkan ke IDI, Dinas Kesehatan maupun Kepolisian.
Selain terhadap para dokter, Untung juga meminta agar masyarakat lebih berhati-hati saat hendak menvaksin dirinya. Bila memang harus divaksin, sebaiknya meminta proses vaksin di pusat pelayanan kesehatan pemerintah. ''Ini lebih terjamin, karena persediaan vaksi di layanan kesehatan pemerintah berasal dari sumber rekanan dan produsen yang jelas,'' katanya.
Dia memperkirakan, peredaran vaksin palsu tersebut lebih banyak di lembaga layanan kesehatan swasta. Hal ini karena vaksin yang disediakan pusat layanan kesehatan pemerintah, semuanya berasal dari sumber rekanan pengadaan yang jelas.
Berdasarkan kemungkinan itu, Untung memperkirakan warga yang menjadi korban vaksin palsu kebanyakan adalah pengguna vaksin mandiri. Bukan vaksin yang diberikan dalam program imunisasi nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
