REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Padang melarang seluruh pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) setempat meminta atau mengajukan permohonan Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Lebaran 1437 H. Penegasan larangan tersebut, usai beredarnya surat permintaan THR dari instansi setingkat kelurahan di Kota Padang.
Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah menegaskan, pemerintah telah menganggarkan THR bagi PNS. Sehingga, apabila ada PNS yang kedapatan pengajukan permintaan maupun permohonan, maka telah melanggar kode etik PNS.
"Jika ada ASN yang minta THR, itu tidak benar dan tidak boleh. Karena melanggar kode etik sebagai ASN dan pelanggaran etika lainnya," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (25/6).
Sebab, Mahyeldi menilai, perilaku tersebut telah memperburuk citra pemerintah setempat di mata masyarakat. Ia meminta pada masyarakat agar melaporkan, apabila menemukan pelanggaran tersebut.
"Kalau teman-teman media maupun masyarakat menemukan hal tersebut, foto orangnya, ambil bukti-buktinya, tangkap tangannya dan laporkan kepada kita dan kita akan proses secara hukum," ujar Mahyeldi.
Sebelumnya, salah satu pengusaha di Kota Padang, Sumatra Barat, mengeluhkan adanya permintaan THR dari instansi pemerintahan setingkat kelurahan di daerah tersebut. "Saya cukup sedih saat menerima surat dari Kelurahan Rimbo Kaluang kepada kantor kami yang isinya meminta THR," kata Pengusaha Purwacaraka Studio, Rahayu Susilowati di Padang, Jumat (24/6).
Dia menjelaskan dalam surat itu, terdapat permintaan THR dan paket Lebaran untuk sembilan orang. Surat tersebut ditandatangani oleh sekretaris lurah dan cap resmi kelurahan tersebut.
Sementara itu saat dikonfirmasi ke Camat Padang Barat, Arfian sebagai pimpinan lurah Rimbo Kaluang membenarkan adanya laporan pengusaha tentang kelurahannya yang meminta THR. Pihaknya segera memanggil perangkat lurah bersangkutan untuk dimintai keterangan.
Mahyeldi mengaku, telah menindaklanjuti temuan tersebut kepada seluruh perangkat kerjanya mulai dari camat, lurah, hingga kepala SKPD. "Sudah saya sampaikan kepada seluruh ASN bahwa (meminta THR) tidak boleh ada," ujar dia.
Mahyeldi berharap, tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan momen Lebaran untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. "Kita khawatir akan dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika