REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta agar warga di daerah-daerah yang memiliki topografi tanah yang rentan bencana alam baik banjir maupun longsor agar segera direlokasi.
"Daerah yang rawan bencana alam banjir dan tanah longsor warganya sebaiknya segera direlokasi. Ini dilakukan untuk menghindari korban jiwa berjatuhan," katanya, Selasa (21/6).
Di Purworejo, ujar Khofifah, ada 19 rumah yang sedang dikomunikasikan dengan pemda untuk segera direlokasi ke tempat permukiman yang lebih aman. Pemerintah menekankan agar daerah yang memiliki potensi besar mengalami bencana alam direlokasi ke tempat lebih aman dan itu telah dilakukan di Banjarnegara dan Subang.
"Opsi relokasi penduduk dari permukiman yang rentan dan rawan bencana ke daerah yang lebih aman merupakan ikhtiar pemerintah untuk menyelematkan warga, selain itu juga menghindari korban jiwa dan kerugian lainnya," katanya.
Standard Operating Prosedure (SOP) Kementerian Sosial (Kemensos) dalam penanganan kebencanaan yaitu turut berduka dan merasakan apa yang dialami para keluarga korban. Baik yang meninggal dunia mapun luka-luka dan sedang dirawat di rumah sakit.
Bagi korban yang meninggal dunia, terang Khofifah, Kemensos memberikan tali asih berupa Bantuan Santunan Kematian (BSK) Rp 15 juta dan juga bagi para korban luka-luka diberikan dengan indeks yang berbeda.
Korban meninggal dunia mendapatkan BSK Rp 15 juta yang diserahkan kepada ahli waris korban dan bagi korban luka-luka mendapatkan bantuan dengan indeks yang berbeda dengan korban meninggal dunia.
Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan stok pangan para korban bencana, para bupati/walikota dan gubernur bisa menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mulai 100 hingga 200 ton.
Untuk menggunakan CBP tersebut kepala daerah harus mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kedaruratan Bencana. Namun kalau masih kurang gubernur bisa mengeluarkan hingga 200 ton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
