Kamis 16 Jun 2016 19:14 WIB

Kemendes Gelar Jelajah Desa Nusantara di Pulau Jawa

Menteri Marwan Jafar melepas Tim Jelajah Desa Nusantara
Menteri Marwan Jafar melepas Tim Jelajah Desa Nusantara

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kembali menyelenggarakan Jelajah Desa Nusantara (JDN). Setelah Pulau Sulawesi, kini JDN akan digelar di pulau Jawa pada 16-20 Juni 2016.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menjelaskan, Jelajah Desa Nusantara merupakan terobosan sekaligus momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyaluran dana desa.

“Karena dana desa adalah komitmen pemerintah Jokowi-JK, sehingga kita akan terus mensosialisasikan terkait penyaluran dana desa dan penggunaan dana desa melalui beberapa terobosan seperti JDN,” ujar Menteri Marwan, saat melepas tim JDN di Kantor Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kamis (16/5).

Marwan melanjutkan, rombongan tim JDN dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi akan mengunjungi beberapa kabupaten untuk mengecek secara langsung penggunaan dan penyaluran dana desa di beberapa kabupaten di pulau Jawa.

“Beberapa kabupaten yang akan disinggahi tim JDN, diantaranya adalah Kabupaten Cirebon, Magelang, Kabupaten Trenggalek dan akan berakhir di Kabupaten Situbondo,” katanya.

Penyaluran dana desa tahap pertama, imbuh Marwan sudah disalurkan di beberapa daerah. Kabupaten Cirebon sudah disalurkan sebesar Rp 169.529.519.400,00. Untuk Kabuapten Magelang sudah disalurkan sebesar Rp 136.188.180.600,00. Penyaluran di Kabupaten Trenggalek mencapai Rp 59.366.122.800,00 serta Kabupaten Situbondo telah disalurkan sebesar Rp. 52.476.166.800,00.

“Dengan tim yang kita turunkan kita juga ingin mengajak masyarakat untnuk bersama-sama mengawal, mengawasi dan berpartisipasi dalam penggunaan dana desa di desanya. Juga evaluasi penggunaan dana desa 2015 lalu agar tahun ini minim ada penggunaan yang tidak seseuai prioritas,” katanya.

Menteri Marwan juga mengingatkan Ramadhan ini menjadi momen untuk saling mengingatkan pentingnya transparansi dan keterbukaan.

“Dalam konteks ini, pengelolaan dana desa harus terbuka karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, tanamkan paradigm baru pembangunan desa melalui prinsip Government, Movement, and Culture,” katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement